Metoda Penilaian

I. Penilaian Umum

Penilaian umum meliputi:

  1. Memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan serta indikasi arah perusahaan di masa yang akan datang.
  2. Informasi yang jelas mengenai penerapan Good Corporate Governance
  3. Penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia
  4. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku

II. Penilaian Kuantitatif (100%)

Penilaian Kuantitatif (100%) terdiri dari 8 klasifikasi, yaitu:

  1. Umum: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 2%
  2. Ikhtisar Data Keuangan Penting: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 5%
  3. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 3%
  4. Profil Perusahaan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 8%;
  5. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 22%
  6. Good Corporate Governance: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 35%
  7. Informasi Keuangan: Bobot keseluruhan untuk klasifikasi ini sebesar 20%

III. Wawancara (10%)

Bobot wawancara dari keseluruhan untuk klasifikasi sebesar +/- 5%, yang meliputi:

  1. Praktik good corporate governance (+5%) yang melebihi kriteria, seperti:
    1. Menerapkan peraturan atau ketentuan tata kelola perusahaan di bidang pasar modal dan international best practices
    2. Menyampaikan Laporan Keberlanjutan/CSR yang disusun berdasarkan standar yang berlaku secara internasional (GRI Sustainability Reporting Guidelines).
  2. Praktik bad corporate governance (-5%) yang tidak diatur dalam kriteria, seperti:
    1. Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan
    2. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan
    3. Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
    4. Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK
    5. Kasus terkait dengan buruh dan karyawan
    6. Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed
    7. Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan hardcopy dengan Laporan Tahunan softcopy.